LUBUKLINGGAU-Pemilihan Bujang Gedis Lubuklinggau atau BGL tahun 2021 diwarnai dengan berbagai permasalahan dan terkesan tidak siap, mulai dari adanya pungutan uang Rp 150 ribu bagi pendaftar, kemudian proses seleksi dilaksanakan dimasa PPKM Mikro dan diduga adanya praktek jual beli kupon untuk voting peserta favorit dengan harga Rp 5 ribu perlembar kupon.
Panitia BGL tahun 2021 diduga kuat menjual kupon untuk pemilihan kategori Bujang dan Gedis favorit. Informasi yang dihimpun, setelah penetapan 30 finalis BGL 2021, oknum panitia membagikan 30 kupon kepada masing-masing finalis dengan harga satu kupon 5 ribu rupiah saat pembagian selempang.
Setiap finalis juga diperbolehkan untuk mengambil kupon tambahan dengan pihak panitia sebanyak-banyaknya. Voting pemilihan BGL favorit ini awalnya hanya dihitung berdasarkan berapa banyak kupon yang berhasil dijual peserta.
Dengan demikian patut diduga juara favorit BGL tahun 2021 dapat dibeli dengan uang,karena mekanisme pemilihan hanya melalui kupon. Namun setelah penjualan kupon terendus ke publik akhirnya dihentikan dan jika ada finalis yang telah terlanjur menjual kupon maka uangnya akan dikembalikan, bahkan kategori juara favorit BGL 2021 ditiadakan dari nominasi.
Anehnya lagi, pemilihan BGL tahun 2021 hingga saat ini belum dianggarkan oleh Dinas Pariwisata Kota Lubuklinggau, sementara proses seleksi telah berjalan , bahkan telah ditetapkan 30 orang finalis.
Ketika dikonfirmasi hal ini kepada Dinas Pariwisata Kota Lubuklinggau sebagai penanggungjawab kegiatan. Meski dinas pariwisata membantah adanya penjualan kupon, namun pihak mitra dinas pariwasata secara tidak langsung mengakui adanya penjualan kupon tersebut.
Salah seorang mitra dari Dinas Pariwisata Lubuklinggau yakni Firdaus, mengaku bahwa penjualan kupon dilakukan untuk menambah dana kegiatan, Firdaus berkilah bahwa uang hasil jual kupon tersebut akan ditambahkan untuk hadiah pemenang atau uang pembinaan.
Pernyataan ini tentu menjadi salah satu bukti bahwa dikegiatan BGL tahun 2021 jelas ada jual-beli kupon untuk voting finalis.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Lubuklinggau, M Johan Imam Sitepu saat diwawancarai mengaku tidak tahu kalau ada panitia menjual kupon, dan setelah kami tunjukkan bukti kupon BGL 2021, Jojo begitu dia akrab disapa mengaku belum melihat langsung bentuk fisik kupon tersebut.
Bahkan Jojo meminta apabila ada bukti penjualan kupon yang dilakukan oleh panitia pemilihan bgl 2021, agar melapor ke dinas pariwisata untuk ditindaklanjuti. Jojo sempat mengatakan jika ada jual beli kupon pemilihan BGL tahun 2021 dipastikan hal tersebut ilegal, dan bukan dari pihak dinas pariwisata, karena selain dinas pariwisata dalam proses pemilihan BGL 2021 juga bekerjasama dengan salah satu even organizer.
Kegiatan pemilihan BGL 2021 Kota Lubuklinggau seharusnya bersih dari praktek-praktek pungutan uang kepada peserta ataupun finalis, sebab kegiatan ini dibiayai penuh oleh APBD Kota Lubuklinggau, salah satunya pemilihan juara favorit semestinya bisa dilakukan dan akan lebih fair jika dilakukan melalui media sosial seperti yang banyak dilakukan dievent-event pemerintah yang lainnya.
Terkait pelaksanaan seleksi wawancara BGL ditengah PPKM Mikro, pada Jum’at 23 juli 2021 Kepala Dinas Pariwisata Kota Lubuklinggau M Johan Imam Sitepu menjelaskan sudah mendapat persetujuan dari satgas Covid 19 dan peserta dibagi dua sesi.
Sementara itu didalam surat edaran Walikota Lubuklinggau nomor 360/203/se/dpkpb/2021 tentang PPKM mikro khususnya di point 8 disebutkan kegiatan pada area publik seperti fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya dan pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial masyarakat ditutup untuk sementara waktu dan dipertegas dalam poin 11, pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring ditutup untuk sementara sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
Dengan tetap diselenggarakannya seleksi wawancara BGL 2021 dimasa PPKM jelas Dinas Pariwisata Lubuklinggau mengangkangi surat edaran Walikota Lubuklinggau tersebut, meskipun peserta dibatasi.
Tidak hanya sampai disitu panitia juga tetap menyelenggarakan latihan koreo dimasa PPKM level 4, lagi-lagi dinas pariwisata dengan jelas mengangkangi surat edaran walikota untuk kedua kalinya.(rls)
