POLITIK – Mungkin masyarakat tidak asing dengan Kalimat ini “Emak-emak” Kalimat yang sering terdengar ketika di nuansa pesta demokrasi.
Bahkan sering terucap dari siapapun itu, “Jika sudah pegang emak emak Insya Allah menang”.
Menjadi pertanyaan, mengapa emak emak saat ini dikatakan sebagai basis massa yang kuat dan diagungkan.
Pengamat politik, Eka Rahman ketika ditanyai hal ini mengatakan dari dulu sebenarnya kekuatan ‘emak-emak’ sudah menjadi perhitungan dalam perpolitikan lokal maupun nasional, dengan istilah yang berbeda yaitu politik gender.
Kesadaran akan kesetaraan gender ini, menguat dalam ruang politik dimana kaum perempuan menuntut perluasan peran di ruang politik. Imbasnya bisa dilihat bagaimana banyak regulasi dalam politik mencantumkan klausul syarat kuota perempuan, misalnya daftar daftar caleg parpol atau seleksi penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan jajarannya).
Begitu juga di parlemen, kita melihat bagaimana muncul Kaukus Perempuan Parlemen adalah bagian dari gerakan penguatan peran perempuan dalam ruang politik.
Narasi-narasi penguatan peran perempuan sebenarnya secara statistik memiliki akar fundamen yang kuat, karena jika kita telaah dalam daftar pemilih (DPS/DPT) jumlah pemilih perempuan lebih banyak atau sama banyak dengan kaum laki-laki. Persoalannya adalah, selama ini belum ada issue politik yang bisa menyatukan kekuatan suara kaum perempuan untuk memilih calon perempuan dan membawa kepentingan politik perempuan.
Padahal, kekuatan perempuan telah menjadi perhatian bagi parpol, dimana bisa di lihat dalam struktur parpol pasti ada badan otonom yang menampung perempuan seperti : Perempuan Partai Golkar (KPG) di Golkar, Srikandi di Nasdem, dst.
Kosa kata ‘emak-emak’ sebagai salah satu kekuatan dalam politik baru muncul pada pilpres 2019, tatkala tim kampanye Prabowo-Sandi (terutama Sandiaga Uno) mem-blow up bagaimana respon pemilih emak-emak dalam setiap kegiatan sosialisasi/kampanyenya ke ruang publik (media/media sosial).
Kekuatan dukungan emak-emak bagi kampanye Prabowo-Sandi ini mulai menghiasi ruang publik, sehingga kekuatan emak-emak menjadi salah satu kosa kata kekuatan baru dalam politik nasional maupun lokal.
Secara teoritis, dalam praktek politik, menyatunya kekuatan emak-emak memang harusnya memiliki peranan penting, karena banyak keputusan (kebijakan) politik yang berimbas langsung terhadap persoalan emak-emak kebanyakan (persoalan domestik) seperti : mahalnya harga sembako, kelangkaan gas elpiji, biaya sekolah anak, tarif listrik/PDAM, dst.
Dalam pembagian tanggung jawab pada sistem sosial masyarakat kita menjadi urusan ‘domestik’ emak-emak, sehingga bisa dikelola menjadi bargaining power issue dalam program calon yang di dukung untuk memberi atensi lebih terhadap stabilisasi issue emak-emak.
Pada sisi lain, massive nya penggunaan media sosial dengan pemakai aktif dari kalangan emak-emak yang sangat besar menjadikan medsos sebagai saluran politik emak-emak dalam menyampaikan aspirasi. Baik dalam konteks mendukung maupun menggugat kebijakan aktor politik lokal/nasional. Sehingga memang suara emak-emak menjadi salah satu kekuatan kelompok penekan (preassure grup) dalam sistem politik.
Pada tingkat domestik, kemampuan kaum perempuan (emak-emak) dalam keluarga untuk mempengaruhi keputusan politik dalam keluarga (suami, anak, ortu) juga menjadi salah satu pertimbangan bagi aktor politik untuk menggarap basis suara emak-emak, dengan adagium : jika mampu menarik suara emak-emak, maka akan dapat suara suami, anak, dan anggota keluarga lain (Three in one/Four in one). Walaupun dalam praktek politik kekinian, fenomenanya tak seperti itu, tapi setidaknya itu yang ada dalam benak para aktor politik tatkala memutuskan menggarap penguatan basis suara emak-emak.
Beberapa hal diatas, setidaknya memberikan ‘benang merah’ terkait akar, posisi dan analisis mengapa peran emak-emak dalam politik semakin menarik. Meski tentu ada banyak pendapat lain yang bisa menjelaskan hal tersebut secara lebih paripurna.(eju)
